Dunia-Akhirat-1

Revenue vs Expense – Analogi Kehidupan Manusia Dunia dan Akhirat

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir”.  (QS. Al- Ma’arij: 19-21)

 

Berkeluh kesah, merupakan sifat yang akan selalu melekat dalam diri kita sebagai manusia. Manusia, meskipun eksisitensinya diakui sebagai makhluk yang paling sempurna, namun tak dapat dipungkiri, berbagai masalah yang datang dalam kehidupan kita sebagai manusia menjadi salah satu pemicu dan pembenaran  agar kita dapat  secara wajar mengeluh,  menyesal, meratapi nasib yang ada. Hingga seolah tidak ada alasan untuk husnudzan.  Bertingkah seolah tidak ada solusi dan jalan keluar. Menganggap bahwa masalah yang ada merupakan beban berat yang memerlukan sesuatu yang berat pula untuk merumuskannya. Cara pandang yang sempit bermunculan,logika tak lagi berjalan. Emosi yang ada mengaburkan cara berpikir kita. Alhasil, anggapan itupun selalu ada. Masalah adalah beban, sehingga kita sebagai manusia harus memikulnya. Padahal, Allah Azza wa Jalla telah menyediakan solusinya.

Lantas, apakah korelasinya dengan judul diatas? Revenue vs Expense- Analogi Kehidupan Dunia dan Akhirat Manusia

Dalam perspektif akuntansi, pendapatan merupakan tambahan ekonomi yang diterima oleh suatu entitas atau perusahaan yang berupa tambahan kas yang dapat digunakan sebagai tambahan operasional suatu entitas.  Sementara beban (expense) dapat dikatakan sebagai penurunan keuntungan ekonomis suatu entitas selama periode berjalan dalam bentuk arus kas keluar ataupun pengurangan nilai asset yang dapat menyebabkan penurunan ekuitas suatu perusahaan. Secara sederhana, beban dapat diartikan sebagai pengurangan pendapatan akibat adanya kas yang dikeluarkan. Selisih dari pengurangan pendapatan dan beban inilah yang nantinya menghasilkan profit or loss suatu entitas, sehingga kinerja suatu perusahaan secara tidak langsung dapat terlihat dari selisih kedua akun tersebut.

Begitupun halnya dengan kehidupan manusia, sejatinya manusia selalu menghendaki adanya pendapatan yang maksimal di dalam dirinya. Pendapatan yang dimaksud dapat berupa kebahagiaan hidup ataupun kebahagiaan yang dapat membebaskannya dari segala permasalahan yang ada. Sementara beban, dapat dianalogikan sebagai permasalahan hidup yang harus dihadapi oleh manusia, entah itu permasalahan yang remeh temeh maupun yang dirasa cukup sulit untuk diselesaikan.

Namun, ada hal menarik yang perlu diketahui. Dalam perspektif akuntansi, beberapa akun beban yang sifatnya kompleks dapat diubah menjadi bagian dari asset suatu entitas atau sering disebut sebagai proses kapitalisasi, dimana beban-beban yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu asset tertentu dapat dihitung menjadi bagian dari asset tersebut. Sebagaimana kehidupan manusia yang selalu mengangap masalah sebagai beban,  maka sesungguhnya masalah merupakan hal yang berharga bagi manusia. Jangan menganggap masalah sebagai beban, karena sesungguhnya beban itu dapat dikapitalisasi, beban itu dapat diubah menjadi harta, masalah itu dapat diubah menjadi harta yang berharga dalam kehidupan manusia untuk melakukan pembelajaran. Artinya, semakin berat masalah yang kita hadapi, semakin banyak pula kesempatan kita untuk dapat memperkuat dan memperkaya pengalaman bagi diri kita sendiri sebagai manusia.

Tak perlu khawatir dengan adanya beban yang ada. Dalam perspektif akuntansi, beban tak selamanya buruk. Beban yang dikeluarkan pada dasarnya adalah trade off yang harus dilakukan dalam memperoleh pendapatan dan juga harta lain. Suatu entitas pada dasarnya mengalami kerugian di awal pendiriannya sebelum seterusnya menjadi entitas yang settle dan dapat bertahan dalam persaingan antar entitas lain. Sama halnya dengan manusia yang memang pada awalnya harus melewati fase-fase sulit dalam kehidupan sebelum akhirnya memperoleh manisnya keuntungan yang didapat sebagai manusia yang hanya bisa diraih jika dapat mengeksekusi beban dan memaksimalkan pendapatannya, yang tidak mudah berputus asa, memaksimalkan rasa bahagia dan kelapangan dalam hatinya dan menganggap masalah sebagai beban yang  dapat dijadikan keuntungan sehinga tidak sepenuhnya merugikan. Oleh karenanya, manusia selayaknya tak perlu khawatir dengan berbagai macam permasalahan yang menimpa dirinya. Tak perlu meratap dan juga berkeluh kesah. Cukup jalani segala proses yang telah Allah tetapkan. Jalani dengan maksimal dan penuh keikhlasan.

Kembali kepada judul diatas, Revenue vs Expense- Analogi Kehidupan manusia dunia dan akhirat, lantas dimanakah sisi akhiratnya?

Kebahagiaan dan penderitaan manusia di dunia, pada akhir zaman nanti akan dimusnahkan dan diganti dengan balasan yang lebih baik di akhirat nanti sesuai dengan amal perbuatan yang telah dilakukan manusia sepanjang hidupnya. Begitupun dengan revenue dan expense ini, pada akhir periode akuntansi akan ditutup dalam jurnal penutup sehingga menyisakan akun asset, hutang , dan modal yang mencerminkan keadaan sebenarnya suatu entitas. Sama halnya dengan manusia yang pada akhir zaman nanti akan terlihat keadaaan yang sebenarnya, yang merupakan refleksi dari perbandingan amal baik dan amal buruknya. Maka, selisih antara revenue vs expense inilah menjadi penentu apakah manusia akan mengalami kerugian atau keuntungan pada akhirnya. Analogikan pendapatan sebagai amal baik dan beban sebagai amal buruk, maka dapat terlihat, pendapatan lebih besar daripada beban, maka didapatlah keuntungan. Amal baik lebih besar dari amal buruk didapatlah syurga sebagai balasan. Pun sebaliknya, apabila beban lebih besar daripada pendapatan, maka rugi yang didapat. Amal buruk lebih besar dari amal baik, maka naudzubillah, neraka yang akan didapat.

Wallahu alam bisawab. Kehidupan di dunia dan akhirat merupakan dua sisi yang satu persatu akan dihadapi. Tentunya kehidupan di dunia merupakan sarana bagi manusia untuk mencari bekal amalan yang sebaik baiknya untuk di akhirat kelak. Jangan pernah mengeluh atas permasalahan yang ada, dan jangan pernah lupa untuk memaksimalkan keuntungan yang ada, dengan cara yang dikehendakiNya pula,  baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Wallahu’alam.

Mutia Rahmah (Wakordiv PSDI LiSEnSi UIN Jakarta)

Review Kajian Mingguan LiSEnSi Selasa, 15 April 2014

KETUMPANG TINDIHAN PERATURAN UNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: BAGAIMANA NASIB PERKEMBANGAN BMT?

            Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga yang melakukan kegiatannya untuk tujuan sosial dan niaga dalam rangka mensejahterakan umat, yang dilakukan baik dengan menghimpun dana dari umat/masyarakat dan melakukan penyaluran/pembiayaan dalam sektor usaha riil.BMT dengan Bank memiliki fungsi yang hampir sama, namun BMT dalam penyaluran dananya lebih condong ke sektor usaha mikro. Struktur pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil yang mencapai 51,2 juta unit atau mencapai 99,91% dari pelaku usaha di Indonesia , tidak heran dalam beberapa dekade terakhir ini berkembang dengan pesat lembaga-lembaga keuangan mikro. Di sektor keuangan mikro syariah, lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil (BMT) saat ini memainkan peran yang cukup signifikan. Namun begitu, sampai saat ini tidak ada data yang akurat mengenai jumlah BMT dan persebarannya.

            KJKS atau BMT atau sering pula disebut Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menyediakan permodalan bagi masyarakat usaha mikro dan kecil. Meski jumlahnya sangat dominan dalam struktur usaha nasional, masyarakat usaha mikro-kecil selalunya memiliki kesulitan mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal seperti bank.

            Dalam hal ini, pemerintah khususnya sudah memberikan perhatian terhadap lembaga keuangan mikro termasuk BMT berupa penyediaan landasan hukum untuk kegiatan operasional lembaga-lembaga tersebut. Namun sangat disayangkan, ketika koordinasi tidak dilakukan dengan baik dan landasan hukum berupa Undang-Undang (UU) disusun secara parsial berdasarkan kepentingan dan pengetahuan masing-masing pihak, maka alih-alih UU itu diharapkan dapat melindungi dan mendukung keberadaan lembaga keuangan mikro, UU tersebut malah terkesan menambah-nambah aturan yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan mikro. Dengan begitu, beragam UU tersebut terkesan membatasi ruang gerak BMT dalam upayanya memberdayakan masyarakat usaha mikro-kecil.

            UU yang terkait dengan keberadaan BMT dianataranya adalah UU no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU no. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU no. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selain itu berhubungan dengan semua UU tersebut, maka UU no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu diperhatikan oleh BMT, mengingat dalam UU LKM mengaitkan LKM termasuk BMT dengan OJK. Selama ini BMT harus juga dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KepMen) no. 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

  1. BMT dan UU no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Selain beroperasi sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan berupa penitipan, investasi dan pembiayaan, berdasarkan Kep-Men No.91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS (pasal 24), kegiatan BMT dapat pula berupa pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (aktifitas sebagai Baitul Mal). Dan kegiatan pengelolaan dana ini merujuk pada UU pengelolaan Zakat (pasal 25). Dengan ketentuan ini, tentu BMT harus merujuk kegiatan social-nya (mal) pada UU pengelolaan zakat. Sementara berdasarkan UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan UU 38 tahun 1999, pengelolaan zakat secara nasional menjadi wewenang Baznas (pasal 6 – 7). Dengan demikian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BMT seakan bertentangan dengan UU ini. Namun, berdasarkan UU ini juga BMT dapat menempatkan diri sebagai UPZ Baznas yang melaksanakan pengelolaan zakat membantu peran dan fungsi Baznas (pasal 16). Tetapi yang menjadi perhatian dari langkah atau strategi ini adalah ruang lingkup operasi BMT sebagai UPZ Baznas harus disesuaikan dengan UU yang lain, khususnya UU LKM.

  1. BMT dan UU no. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, hanya disinggung pada pasal 87 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah, dan ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan hanya menyinggung koperasi berdasarkan prinsip syariah melalui ayat ini tanpa ada penjelasan lebih spesifik pada teknis operasional hal lainnya, UU Perkoperasian seakan memberikan ruang gerak yang sangat terbuka bagi koperasi syariah (termasuk BMT) dengan meninggalkan batasan pada klausul Peraturan Pemerintah.

  1. BMT dan UU no. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Dalam UU 1 tahun 2013 tentang LKM secara eksplisit disebutkan BMT (termasuk BTM; Baitul Tamwil Muhammadiyah) sebagai lembaga keuangan mikro yang akan diatur dan diawasi oleh OJK. Oleh sebab itu, tentu sepenuhnya isi UU LKM ditujukan bagi BMT. Poin krusial yang menjadi perhatian dari UU LKM ini terkait BMT adalah pengaturan cakupan wilayah usaha BMT yang dibatasi pada wilayah kabupaten/kota saja (pasal 16). Apabila BMT sebagai LKM melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten/kota tempat kedudukannya, maka BMT tersebut harus berubah menjadi bank (pasal 27).

  1. BMT dan UU no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

UU 21 tahun 2011 mengatur tentang keberadaan dan ruang lingkup wewenang OJK. Mengingat dalam pasal ketentuan peralihan UU 1 tahun 2013 tentang LKM disebutkan secara eksplisit bahwa BMT akan berada dalam pengawasan OJK, maka sepatutnya BMT memahami pula kelembagaan, wewenang dan ruang lingkup pengawasan OJK secara keseluruhan. Dalam UU OJK memang tidak disebutkan secara eksplisit lembaga keuangan mikro termasuk BMT, namun bukan berarti UU ini tidak perlu diperhatikan oleh komunitas BMT. Meski UU ini tidak terkait langsung dan memiliki konsekwensi langsung, namun tetap saja keberadaan UU ini akan menjadi batasan bagi BMT pada tingkat interaksi tertentu. Seberapa jauh cakupan batasannya tentu perlu ditelaah lebih dalam.

            Untuk menyikapi kondisi ini bisa dilakukan dengan:

1)      Melakukan koordinasi pihak berwenang dalam merumuskan Peraturan Pemerintah atau peraturan sejenis sebagai ketentuan teknis bagi kegiatan usaha BMT. Peraturan Pemerintah atau peraturan sejenis itu harus dijelaskan secara detail meliputi kegiatan sosial BMT, Kelembagaan, Operasi dan Pengaturan BMT yang akan menjadi amanah Baznas, Kementerian Koperasi & UKM dan OJK berdasarkan UU terkait (UU Pengelolaan Zakat, UU Perkoperasian dan UU Lembaga Keuangan Mikro). Jangan sampai perumusan peraturan-peraturan teknis dilakukan secara parsial oleh masing-masing otoritas tanpa melakukan koordinasi, karena akan meningkatkan risiko tumpang tindih peraturan yang boleh jadi membuat industri BMT menjadi tidak jelas pengaturannya. Ketidakjelasan pengaturan pada akhirnya akan merugikan masyarakat sebagai anggota KJKS/BMT. Disamping itu, akan banyak kesulitan yang muncul ketika upaya-upaya pengembangan ingin dilakukan.

2)      Dalam rangka tercapai koordinasi yang baik, perlu task force (kelompok kerja – pokja) dalam rangka membangun tata-kelola industri yang mapan bagi keuangan mikro nasional, yang meliputi lembaga-lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Koperasi, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Kebijakan Fiskal dan Badan Perencanaan pembangunan Nasional. Upaya ini masih sangat mungkin dilakukan mengingat UU terkait keuangan mikro ini masih 2 tahun lagi baru efektif berlaku, khususnya UU Perkoperasian (disahkan Oktober 2012) dan UU LKM (disahkan Januari 2013).

            Selain koreksi dari pihak pemerintah, pihak BMT itu sendiri juga harus memperhatikan berbagai aspek dalam pengelolaan BMT tersebut terutama dari sisi pencatatannya. Pencatatan harus dilakukan secara detail dan teliti, hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi mengingat BMT sendiri tidak mewajibkan adanya jaminan sehingga kemungkinan adanya moral hazard dari nasabah atau gangguan lainnya. Selain itu, masyarakat menengah ke bawah yang merupakan sasaran dari kegiatan BMT pun masih banyak yang tidak paham dengan sistem pada BMT itu sendiri. Sebut saja dalam hal pembagian bagi hasil atas suatu pencapaian. Masyarakat masih banyak yang tidak paham dan menyamakannya dengan sistem bunga yang biasa digunakan lembaga keuangan konvensional. Ini pun menjadi sebuah tantangan yang harus terus digalakkan oleh pihak BMT dalam memberikan pengarahan tentang ekonomi islam.

            BMT Tafwin salah satu contohnya, sebagai salah satu BMT yang sedang berkembang ini amat sangat memperhatikan disisi pencatatan dan pelayanan lainnya. BMT Tafwin ini dalam kegiatan operasionalnya selalu menganggap para nasabah sebagai partnership mereka. Apabila terdapat nasabah yang hendak melakukan pembiayaan maka pihak BMT Tafwin akan mencatat informasi dari nasabah secara detail dan selalu menemani nasabah itu (jika mau) untuk membeli keperluannya sampai dapat. Atau bisa saja dengan mewakilkannya. Meskipun sudah berhati-hati, risiko gagal bayar dari nasabah masih tetap terjadi. Dalam hal penanggulangannya ini pihak BMT Tafwin tidak mengenakan denda karena akan memberatkan nasabah, melainkan melakukan pendekatan-pendekatan khusus terhadap nasabah yang gagal bayar ini seperti dengan mengirimkan surat penagihan. Apabila ternyata keadaan tidak memungkinkan nasabah tersebut untuk membayar bisa saja dari pihak BMT Tafwin ini akan memberikan tambahan pembiayaan sebagai solusi agar usaha nasabah tersebut dapat kembali berjalan.